HALSEL, Trustactual.com – DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan mengapresiasi komitmen Wakil Bupati Halmahera Selatan yang akan memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi. Namun, GPM menegaskan pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret agar kelangkaan BBM tidak terus berlarut.
Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., mengatakan pengurangan kuota BBM bukanlah solusi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi yang bergantung pada solar maupun pertalite.
“Pengurangan kuota bukan solusi. Jika kelangkaan dibiarkan, dampaknya langsung ke perut rakyat. BBM bukan barang mewah, melainkan urat nadi ekonomi masyarakat kepulauan,” tegas Harmain, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, GPM mendukung langkah Pemkab Halmahera Selatan yang akan berkoordinasi dengan Bupati dan BPH Migas, namun koordinasi tersebut harus dibarengi tindakan nyata agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjamin.
GPM mendesak pemerintah daerah segera mengajukan data kebutuhan riil BBM Halmahera Selatan ke BPH Migas, mengawal agar kuota tidak dikurangi, serta mengevaluasi kebijakan penggunaan barcode yang berlaku selama 1×24 jam.
Harmain mengingatkan Halmahera Selatan sebelumnya pernah memperoleh tambahan kuota Bio Solar, sehingga tidak seharusnya kuota saat ini justru berkurang. GPM juga menolak solusi yang membebani masyarakat, seperti kenaikan harga atau penambahan persyaratan memperoleh BBM bersubsidi.
“Negara wajib hadir menjamin hak dasar rakyat. Jangan jadikan rakyat sebagai korban kebijakan. Perjuangkan kuota, perketat pengawasan, dan pastikan subsidi tepat sasaran,” pungkas Harmain, seraya menegaskan GPM akan terus mengawal persoalan BBM bersubsidi hingga kebutuhan masyarakat Halmahera Selatan benar-benar terpenuhi.
Redaksi : Iwan Trustactual.com
Tinggalkan Balasan