HALSEL, TrustActual.com — Aliansi Revolusi Agromaritim Maluku Utara menyoroti buruknya kondisi transportasi laut di wilayah kepulauan Kabupaten Halmahera Selatan. Aliansi yang terdiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indari (IPMI), Gerakan Pemuda Pelajar Mahasiswa Loleo Jaya (GPPML), dan Gerakan Persatuan Mahasiswa Obi (GPMO) itu menilai negara absen dalam menjamin hak dasar masyarakat kepulauan atas akses transportasi laut yang layak.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Revolusi Agromaritim menegaskan bahwa transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat kepulauan. Laut tidak hanya menjadi ruang geografis, tetapi jalur utama penggerak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial masyarakat. Namun realitas di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
Di Pelabuhan Obi, ketidakpastian jadwal kapal telah berlangsung lama dan menjadi persoalan kronis. Akibatnya, mobilitas masyarakat terganggu, distribusi barang tersendat, serta harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat kepulauan.
Sementara itu, di Pelabuhan Loleo Jaya, infrastruktur pelabuhan yang telah dibangun tidak diimbangi dengan pengoperasian kapal secara rutin. Dermaga berdiri megah, namun kapal tidak beroperasi. Aliansi menilai hal ini sebagai bukti bahwa pembangunan selama ini lebih menekankan proyek fisik ketimbang pelayanan publik yang nyata.
Situasi paling ironis terjadi di Pelabuhan Laut Indari. Rute Desa Indari menuju Kota Ternate diketahui beroperasi, namun rute sebaliknya, dari Kota Ternate ke Desa Indari, justru tidak berjalan. Tidak beroperasinya rute balik tersebut memutus konektivitas masyarakat Indari, baik untuk kepentingan ekonomi, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan usaha. Beban ekonomi masyarakat pun semakin berat akibat kondisi tersebut.
Aliansi Revolusi Agromaritim menegaskan bahwa persoalan transportasi laut di Obi, Loleo Jaya, dan Indari bukan sekadar persoalan teknis, melainkan akibat dari lemahnya komitmen dan buruknya tata kelola pemerintah daerah serta instansi terkait. Mereka menilai visi agromaritim yang kerap digaungkan pemerintah tidak akan pernah terwujud selama pelabuhan dibiarkan mati dan rakyat dipaksa bertahan sendiri.
Atas dasar itu, Aliansi Revolusi Agromaritim menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengaktifkan dan menjamin operasional rutin kapal di Pelabuhan Obi, Loleo Jaya, dan Indari. Selain itu, Dinas Perhubungan diminta bertanggung jawab secara terbuka atas mandeknya transportasi laut dan menyampaikan solusi konkret, bukan sekadar janji.
Aliansi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan dan sistem transportasi laut, serta mendesak penghentian praktik pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kepulauan.
Pemerintah diminta memprioritaskan kebutuhan masyarakat kepulauan di atas kepentingan elite dan proyek seremonial.
“Transportasi laut adalah hak rakyat, bukan belas kasihan pemerintah. Selama pelabuhan-pelabuhan ini dibiarkan mati, maka selama itu pula negara absen dan gagal menjalankan tanggung jawabnya,” tegas Aliansi Revolusi Agromaritim dalam pernyataan penutupnya.
Mereka pun menyerukan komitmen bersama untuk memperjuangkan keadilan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan dengan seruan:
Hidup Rakyat Kepulauan! Hidup Aliansi Revolusi Agromaritim! Hidup Perjuangan!
Sumber : Aliansi Revolusi Agromaritim Maluku Utara
Redaksi : TrustActual.com
Tinggalkan Balasan