HALSEL, Trustactual.com — Komite Pemuda Penyelamat Rakyat (KP2R) Halmahera Selatan yang terdiri dari GPM, BARAH, dan GAPURA kembali menyikapi aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Halmahera Selatan.
Perwakilan Koordinator KP2R, Ady Ngelo, meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum (APH) agar dalam mencermati aktivitas pertambangan ilegal tetap mengedepankan aspek kemanusiaan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih menyeluruh, terutama di tengah dinamika fiskal nasional yang turut berdampak pada mata rantai perekonomian masyarakat lokal, termasuk warga yang berada di lingkar wilayah pertambangan.
“Pemerintah dan APH harus selalu mengedepankan aspek kemanusiaan dalam mencermati aktivitas pertambangan ilegal di tengah himpitan dinamika fiskal secara nasional yang berdampak pada mata rantai ekonomi masyarakat lokal, termasuk di lingkar tambang,” ujar Ady Ketua Barah.
KP2R menilai persoalan pertambangan rakyat tidak cukup hanya dilihat dari aspek penindakan. Pemerintah juga dituntut menghadirkan solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, KP2R mengingatkan seluruh penambang agar tidak mengabaikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.
“Seluruh para penambang tetap mengedepankan keselamatan dan selalu menjaga lingkungan di areal pertambangan,” tegasnya.
KP2R berharap penanganan persoalan tambang rakyat dapat dilakukan secara seimbang antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan.
Sumber : KP2R Halsel
Tinggalkan Balasan