HALSEL, Trustactual.com — Laskar Muda Makian Kayoa mulai mematangkan persiapan untuk menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan sikap kritis terhadap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka.

Ketua Laskar Muda Makian Kayoa, Muklas, mengatakan bahwa persiapan aksi saat ini tengah dilakukan dengan mengonsolidasikan anggota serta merumuskan poin-poin tuntutan yang nantinya akan disampaikan kepada pihak terkait.

Menurut Muklas, aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta mendorong keterbukaan, tanggung jawab, dan perhatian serius terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Persiapan aksi sedang kami matangkan. Kami ingin memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan nantinya memiliki dasar yang jelas, terarah, dan dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” ujar Muklas.

Ia menegaskan, Laskar Muda Makian Kayoa berkomitmen mengawal kepentingan masyarakat melalui gerakan yang terorganisasi dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara terbuka.

Muklas juga menambahkan bahwa aksi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan tuntutan secara bertanggung jawab, sekaligus mendorong pihak terkait agar tidak mengabaikan persoalan yang membutuhkan penyelesaian.

Laskar Muda Makian Kayoa berharap, melalui aksi yang sedang dipersiapkan, aspirasi yang disuarakan dapat memperoleh respons konkret serta menjadi bahan evaluasi bagi pihak berwenang.

Persiapan aksi masih terus berlangsung, sementara agenda, lokasi, dan tuntutan resmi demonstrasi akan disampaikan setelah proses konsolidasi internal organisasi selesai.

Hak Menyampaikan Dugaan Korupsi Bukan Monopoli Organisasi Tertentu, Masyarakat Punya Ruang yang Sama kata muklas ketua laskar muda makian kayoa,.com — Kebebasan menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak tersebut tidak hanya dimiliki mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kepemudaan, maupun kelompok pemerhati antikorupsi, tetapi juga melekat pada seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kolektif.

Dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kritik, mengawal kebijakan publik, serta meminta transparansi terhadap pengelolaan anggaran negara merupakan bagian dari hak masyarakat. Karena itu, aksi demonstrasi untuk menyampaikan dugaan persoalan korupsi tidak dapat dipandang sebagai hak eksklusif organisasi atau kelompok tertentu.

Dasar kebebasan tersebut secara konstitusional diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk demonstrasi atau unjuk rasa, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pengawasan terhadap dugaan penyimpangan anggaran, baik pada instansi pemerintahan, proyek pembangunan, pengelolaan Dana Desa maupun kebijakan keuangan daerah, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan, mengkritisi, dan mendesak agar persoalan tersebut ditelusuri secara transparan.

Tidak ada organisasi yang secara eksklusif memiliki kewenangan untuk mengklaim bahwa perjuangan menyuarakan dugaan korupsi hanya boleh dilakukan oleh kelompoknya. Mahasiswa, LSM, organisasi masyarakat, pemuda, komunitas sipil, maupun warga biasa memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, pelaksanaan demonstrasi tetap harus memperhatikan aturan. Pemberitahuan kepada pihak kepolisian, penunjukan penanggung jawab aksi, penyampaian tuntutan secara jelas, serta menjaga keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam pelaksanaan demonstrasi yang bertanggung jawab.

Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara menyampaikan dugaan adanya tindak pidana korupsi dengan menyatakan seseorang telah terbukti melakukan korupsi. Dugaan harus disampaikan secara proporsional, berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Adapun pembuktian tindak pidana merupakan ranah aparat penegak hukum dan pengadilan.

Dalam negara demokrasi, pengawasan terhadap penggunaan uang negara tidak seharusnya dibatasi oleh kepentingan, identitas, maupun atribut organisasi tertentu. Partisipasi publik justru menjadi salah satu elemen penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada prinsipnya, perjuangan melawan dugaan korupsi bukan milik segelintir kelompok, melainkan bagian dari kepedulian bersama. Setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara, mengawasi kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik melalui cara-cara yang sah dan demokratis.