HALSEL, Trustactual.com – Penanganan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan dana hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Tahun Anggaran 2024, kembali menyisakan tanda tanya. Meski Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel telah melakukan pengumpulan informasi dan data serta melimpahkan hasil penelusurannya kepada Inspektorat, tindak lanjut dari lembaga pengawas internal pemerintah daerah tersebut belum juga berjalan.
Persoalan ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 19.B/LHP/XIX.TER/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mencatat realisasi belanja hibah Kesbangpol Halsel tahun 2024 mencapai Rp5.257.563.110 atau sekitar Rp5,2 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp4,27 miliar merupakan hibah kepada badan dan lembaga, sedangkan Rp987,56 juta merupakan bantuan keuangan kepada partai politik.
Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban menemukan sejumlah persoalan mendasar. BPK mencatat 83 penerima hibah senilai Rp2 miliar tidak tercantum dalam penjabaran APBD maupun APBD Perubahan. Selain itu, terdapat 87 penerima dengan nilai Rp4,1 miliar yang tidak ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. BPK juga menemukan 17 penerima hibah senilai Rp525 juta tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta 15 penerima senilai Rp275 juta tidak dilengkapi proposal pengajuan.
Persoalan lainnya menyangkut pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sebanyak 68 penerima hibah dengan total nilai Rp3.112.252.246 tercatat belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ), termasuk dua partai politik. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses verifikasi penerima, dasar penetapan, mekanisme pencairan, hingga pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari APBD. Angka-angka dalam kategori temuan tersebut tidak dapat dijumlahkan sebagai kerugian negara karena dimungkinkan terdapat penerima yang masuk dalam lebih dari satu kategori.
Temuan BPK tersebut kemudian menjadi dasar Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menyampaikan laporan informasi kepada Kejari Halsel. Pada 13 November 2026, Kepala Seksi Intelijen Kejari Halsel, Aji Sudarmono, sebagaimana diberitakan Porostimur, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah tugas kepada bidang Intelijen untuk melakukan pengumpulan informasi dan data. Setelah melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh, Kejari kemudian melimpahkan hasil penelusuran tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan. Langkah itu merupakan bagian dari penanganan awal dan belum dapat disamakan dengan penetapan adanya tindak pidana korupsi.
Namun, perkembangan tersebut justru memunculkan persoalan baru. Dalam pemberitaan Porostimur pada 17 November 2026, Kepala Inspektorat Halsel, Ilham Abubakar, mengakui bahwa pihaknya belum melakukan penanganan terhadap hasil pelimpahan Kejari. Bahkan, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut tersebut, Ilham menjawab singkat, “Belum ada sama sekali.” Ujar Ilham dikutip dari porostimur
Kondisi ini patut mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Sebab, temuan BPK bukan sekadar persoalan kelengkapan administrasi biasa, melainkan menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban penyaluran miliaran rupiah uang publik. Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah perlu menjelaskan alasan belum adanya tindak lanjut, langkah pemeriksaan yang akan dilakukan, serta kepastian penyelesaian rekomendasi BPK. Di sisi lain, Kejari juga perlu memberikan penjelasan mengenai status hasil pengumpulan informasi dan data yang telah diserahkan kepada Inspektorat, termasuk apakah terdapat perkembangan penanganan setelah pelimpahan tersebut.
Publik berhak mengetahui apakah 68 penerima hibah yang sebelumnya belum menyampaikan LPJ telah memenuhi kewajibannya, apakah penerima yang tidak memiliki NPHD dan SK penetapan sudah ditelusuri, serta apakah terdapat dana yang harus dikembalikan apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Redaksi juga meminta klarifikasi dari Bupati Halmahera Selatan, Inspektorat, Kesbangpol, dan Kejari terkait perkembangan penanganan persoalan tersebut. Jangan sampai temuan pemeriksaan yang menyangkut miliaran rupiah hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen tanpa penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Catatan: Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan keberimbangan serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan. Temuan administratif BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun kerugian negara.







Tinggalkan Balasan