BANGKALAN – Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menjamin bahwa setiap suara rakyat lahir dari pilihan yang bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun transaksi politik. Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) harus menjadi fondasi utama dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Namun, menjaga prinsip tersebut bukan perkara mudah. Praktik politik uang atau serangan fajar, kampanye di luar ketentuan, hingga penyebaran informasi bohong masih menjadi persoalan yang mengancam kualitas demokrasi, termasuk di Pulau Madura.

Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu pada 2024 menunjukkan perbedaan tingkat kerawanan di wilayah Madura. Kabupaten Pamekasan tercatat berada dalam kategori kerawanan rendah dengan skor 10,41, sedangkan Kabupaten Bangkalan masuk kategori kerawanan sedang dengan skor 48,09.

Data tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keterbatasan sumber daya dan luasnya jangkauan pengawasan menuntut adanya keterlibatan masyarakat secara aktif. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.

Di sinilah modal sosial memiliki peran penting.

Merujuk pada pemikiran sosiolog Robert Putnam, modal sosial dibangun melalui tiga elemen utama, yakni kepercayaan (trust), jaringan sosial (social networks), dan norma bersama (social norms). Ketiganya menjadi kekuatan yang memungkinkan masyarakat membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas, serta melakukan kontrol sosial terhadap berbagai potensi pelanggaran demokrasi.

Berdasarkan riset lapangan yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan bersama dosen pembimbing lapangan, Muhammad Afifuddin, S.Sos., M.A., terlihat bahwa masyarakat Madura memiliki potensi modal sosial yang kuat untuk mencegah praktik kecurangan dalam pemilu.

Kiai, Pesantren, dan Kekuatan Jaringan Sosial

Masyarakat Madura dikenal memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat. Dalam struktur kehidupan masyarakat, tokoh agama, khususnya kiai dan pengasuh pesantren, menempati posisi penting. Pengaruh mereka tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan, tetapi juga kehidupan sosial dan politik masyarakat.

Nasihat kiai kerap menjadi rujukan moral dalam menentukan sikap, termasuk ketika menghadapi pilihan politik. Melalui pengajian, pertemuan warga, dan ruang-ruang komunikasi sosial lainnya, pesan tentang bahaya politik uang serta pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak dapat disampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat.

Selain tokoh agama, jaringan sosial di tingkat akar rumput juga memiliki peran strategis. Tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, hingga kelompok pemuda seperti Karang Taruna dapat menjadi penggerak kesadaran demokrasi di lingkungannya masing-masing.

Kuatnya hubungan kekerabatan dan nilai kekeluargaan yang hidup di tengah masyarakat Madura juga dapat menjadi modal untuk meredam konflik akibat perbedaan pilihan politik. Dengan demikian, perbedaan dukungan terhadap kandidat tidak seharusnya merusak hubungan persaudaraan yang telah terbangun.

Contoh lain terlihat melalui inisiatif Desa Anti Politik Uang di Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, yang melibatkan elemen masyarakat. Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan bersama untuk menolak politik uang dapat memperkuat pengawasan partisipatif dan membangun kontrol sosial dari lingkungan masyarakat sendiri.

Artinya, ketika masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen bersama untuk menolak kecurangan, pengawasan demokrasi tidak lagi hanya bergantung pada kehadiran petugas di lapangan.

Tantangan: Politik Uang yang Masih Dianggap Lumrah

Meski memiliki modal sosial yang kuat, masyarakat Madura tetap menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah praktik politik uang yang dalam sebagian lingkungan masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah menjelang pemungutan suara.

Pemberian uang tunai, sembako, maupun barang tertentu sering kali dipandang sebagai bentuk pemberian biasa, bukan sebagai upaya memengaruhi pilihan politik. Bahkan, sebagian pemilih merasa memiliki kewajiban moral untuk memilih kandidat yang telah memberikan sesuatu kepada mereka.

Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi bukan hanya terletak pada lemahnya pengawasan, tetapi juga pada persoalan kesadaran dan budaya politik masyarakat.

Di sisi lain, hubungan kekerabatan yang kuat terkadang justru menjadi hambatan dalam mengungkap dugaan pelanggaran. Rasa sungkan, takut merusak hubungan sosial, hingga kekhawatiran memicu konflik dengan tetangga atau tim sukses membuat sebagian warga enggan melaporkan praktik yang mereka ketahui.

Karena itu, modal sosial harus diarahkan pada pembentukan norma bersama yang tegas. Solidaritas tidak boleh dimaknai sebagai upaya melindungi kesalahan, tetapi harus menjadi kekuatan untuk menjaga kepentingan bersama.

Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu juga perlu terus diperkuat. KPU dan Bawaslu harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip netralitas, transparansi, serta penanganan laporan pelanggaran secara profesional dan adil. Tanpa keteladanan dari penyelenggara maupun elite politik, ajakan membangun demokrasi bersih hanya akan menjadi slogan.

Masyarakat Harus Berani Menjaga Suara Rakyat

Menjaga demokrasi tidak mengharuskan setiap warga menjadi anggota KPU atau Bawaslu. Ada langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah pelanggaran pemilu.

Pertama, menolak politik uang dalam bentuk apa pun. Masyarakat harus memahami bahwa suara rakyat bukan barang dagangan. Pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui transaksi politik berisiko lebih mengutamakan kepentingan modal daripada kepentingan publik.

Kedua, membangun literasi digital dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi politik dapat merusak kualitas demokrasi serta memecah hubungan sosial masyarakat.

Ketiga, menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi pemilu memiliki batas waktu, tetapi hubungan kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat berlangsung jauh lebih panjang.

Keempat, berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi Bawaslu dengan menyertakan informasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri ataupun menyebarkan tuduhan tanpa dasar.

Demokrasi Bermartabat Dimulai dari Kesadaran Bersama

Pada akhirnya, menjaga marwah demokrasi di Madura membutuhkan lebih dari sekadar regulasi dan pengawasan formal. Dibutuhkan kesadaran kolektif yang tumbuh dari lingkungan keluarga, pesantren, komunitas, hingga desa.

Modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Madura harus dimanfaatkan untuk membangun budaya politik yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Kiai, tokoh masyarakat, pemuda, penyelenggara pemilu, serta seluruh elemen warga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Sebab, keberhasilan pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan mampu menjaga persatuan masyarakat.

Perbedaan pilihan merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Namun, menjual suara, menyebarkan kebohongan, dan merusak persaudaraan bukanlah bagian dari demokrasi yang bermartabat.

Demokrasi yang kuat bukan hanya lahir dari kotak suara, tetapi juga dari kesadaran masyarakat yang berani menjaga kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.