HALSEL, Trustactual.com – BADKO HMI Maluku Utara menyoroti kinerja Bupati dan DPRD Halmahera Selatan terkait dengan tidak beroperasinya kapal Penumpang Rute Ternate – Kupal / Kupal-ternate yang biasanya Memiliki Jalur singgah di Pelabuhan Indari, Kecamatan Bacan Barat, dan Pelabuhan Loleo Jaya, Kecamatan Kasiruta Timur, Hal tersebut terjadi kurang lebih tiga bulan terakhir.
Berdasarkan keterangan yang diambil pada Selasa, 16/12. Pasalnya Kapal Rute Ternate-Kupal/Kupal-Ternate tersebut menjadi akses vital dimana masyarakat pesisir disana bergantung pada distribusi kebutuhan pokok yang murah, adanya peluang kerja bagi masyarakat, serta Peluang usaha dibidang UMKM & juga biaya Akses bidang pendidikan yang murah.
Hal tersebut memicu Respon dari Ketua Bidang PAO BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, menilai mandeknya operasional dua pelabuhan vital tersebut berdampak serius terhadap masyarakat pesisir, mulai dari terganggunya distribusi kebutuhan pokok, meningkatnya biaya logistik, hingga terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Menurut Alfian, kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah. Ia menegaskan Bupati dan DPRD harus bertanggung jawab, terutama DPRD dari Dapil Halmahera Selatan I yang dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan di sektor transportasi laut.
BADKO HMI Maluku Utara juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga konektivitas antarwilayah, karena tidak berfungsinya pelabuhan bertentangan dengan prinsip pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan segera mengambil langkah tegas agar kapal di Pelabuhan Indari dan Loleo Jaya kembali beroperasi, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tegas Alfian.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun jadwal operasional yang jelas, menyiapkan kapal pengganti saat perawatan, serta membuka informasi secara transparan kepada publik terkait penyebab berhentinya operasional kapal.
BADKO HMI Maluku Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta DPRD bersikap lebih kritis demi melindungi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.
Sumber : Alfian M Hamzah
Editor : Trustactual.com
Tinggalkan Balasan