JAKARTA, Trustactual.com – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menilai klaim investasi Rp7,2 triliun untuk hilirisasi kelapa yang disampaikan dalam pertemuan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan KOPEK pada 25 Mei 2025 hanya berhenti sebagai angka besar tanpa realisasi nyata di Halmahera Selatan.
Ketua Umum BARAH, Ady Hi. Adam, menyebut bahwa hingga memasuki tahun 2026, tidak ada satu rupiah pun yang dapat ditunjukkan sebagai wujud konkret investasi tersebut di daerah.
“Rp7,2 triliun itu besar di atas kertas, tapi di Halmahera Selatan nihil. Tidak ada pabrik, tidak ada proyek, tidak ada pergerakan ekonomi baru. Angkanya besar, realisasinya nol besar,” tegas Ady yang disampaikan kepada media ini (28/01)
Dalam pernyataan resmi saat itu, pemerintah pusat menyebut Maluku Utara, khususnya Halmahera Selatan sebagai prioritas pengembangan kawasan industri kelapa, dengan rencana produksi turunan seperti VCO, skim milk, nata de coco, hingga arang aktif. Namun BARAH menilai seluruh rencana tersebut tidak pernah turun menjadi program operasional di daerah.
BARAH mempertanyakan:
- Berapa nilai investasi yang secara spesifik dialokasikan untuk Halmahera Selatan dari total Rp7,2 triliun?
- Di mana lokasi industri yang dijanjikan?
- Berapa anggaran pendamping dari APBD Halsel?
- Berapa jumlah petani yang telah disentuh program penguatan hulu?
Menurut Ady, tidak satu pun pertanyaan tersebut dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Daerah.
“Kalau daerah ini benar prioritas, mestinya ada data turunan: DPA, lokasi proyek, jadwal pembangunan. Faktanya, semuanya gelap. Yang terang hanya seremoni dan rilis media,” ujarnya.
BARAH menilai Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan lebih sibuk membangun citra di forum nasional ketimbang memastikan kesiapan daerah menyambut investasi besar. Akibatnya, klaim dukungan penuh terhadap hilirisasi nasional tidak lebih dari pencitraan politik pembangunan.
“Petani kelapa di Halsel masih menjual kopra dengan harga rendah, tanpa jaminan pasar dan tanpa industri pengolahan. Ini bukti paling nyata bahwa hilirisasi yang dijanjikan tidak pernah hadir,” tambah Ady.
BARAH mendesak Pemerintah Kabupaten untuk menghentikan narasi bombastis berbasis angka, dan segera membuka secara transparan:
1. Rincian besaran investasi yang benar-benar masuk ke Halmahera Selatan
2. Tahapan realisasi pasca pertemuan Jakarta
3. Peran nyata Pemkab dalam mendukung sektor hulu
“Kalau Rp7,2 triliun hanya menjadi latar pidato dan foto bersama, maka publik berhak menyebutnya sebagai pencitraan kosong. Pembangunan sejati diukur dari dampak, bukan dari angka dan janji dan jika kendalanya dari pusat apa penyebabnya setidaknya adanya publikasi kendala atau update informasi yang berkelanjutan terkait rencana investasi tersebut.” Tutup Ady.
Sumber : BARAH Halsel
Redaksi : Raf Trustactual
Tinggalkan Balasan