HALSEL, Trustactual.com — Polemik penyusunan 30 Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Halmahera Selatan kembali memanas. Selain dinilai didominasi relasi personal dan rekomendasi lingkaran dekat sekretaris & Ketua, proses penetapan juga disorot karena sejumlah nama yang tercantum disebut bukan berasal atau tidak berdomisili di kecamatan yang mereka pimpin.
Temuan ini memperkuat kritik sejumlah elemen pemuda yang menilai komposisi DPK berpotensi cacat prosedur dan sarat kepentingan. Mereka menilai, struktur kepengurusan tingkat kecamatan semestinya diisi figur yang memiliki keterikatan sosial dan domisili jelas di wilayah setempat agar mampu merepresentasikan aspirasi pemuda secara autentik.
“Kalau benar ada nama yang bukan asal kecamatan namun tetap diisi, ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut legitimasi,” ujar seorang pemuda yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Senin (09/02)
Sorotan terhadap domisili ini muncul bersamaan dengan kritik atas mekanisme penetapan yang dinilai tidak melalui forum resmi Rapimpurda. Sejumlah kader menyebut pola rekomendasi yang lebih banyak berputar pada relasi personal berpotensi mempersempit ruang partisipasi dan menimbulkan konflik kepentingan di tubuh organisasi.
Dalam diskursus internal, kondisi ini bahkan dianalogikan sebagai upaya “menjemput bola panas” keputusan yang berisiko menimbulkan konsekuensi politik dan organisasi di kemudian hari. Kekhawatiran yang mengemuka adalah apabila terdapat pihak berkepentingan di balik proses tersebut, pimpinan organisasi bisa berada pada posisi rentan terhadap tarik-menarik kepentingan.
Hingga kini belum ada penjelasan rinci dari pengurus DPD II KNPI Halmahera Selatan mengenai parameter verifikasi domisili maupun dasar pertimbangan setiap nama yang ditetapkan. Ketiadaan klarifikasi resmi membuat ruang spekulasi terus terbuka dan mendorong tuntutan evaluasi menyeluruh atas mekanisme penetapan.
Pengamat organisasi kepemudaan menilai, transparansi data, forum musyawarah resmi, serta verifikasi administratif merupakan fondasi menjaga integritas kelembagaan. Tanpa langkah korektif yang jelas, polemik komposisi DPK dikhawatirkan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang dapat memengaruhi soliditas organisasi menjelang agenda musyawarah daerah.
Redaksi : Raf Trustactual.com
Tinggalkan Balasan