HALSEL, Trustactual.com – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) menyoroti kondisi pelayanan publik di Desa Guruapin yang dinilai mengalami kemacetan hampir satu bulan terakhir. Kondisi tersebut disebut dipicu oleh kantor desa yang dipalang warga sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan normal.
Ketua BARAH, Ady Ngelo, menyampaikan bahwa situasi ini menunjukkan lemahnya perhatian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhadap jalannya roda pemerintahan desa. Menurutnya, pembiaran yang berlangsung terlalu lama berpotensi memperburuk kondisi sosial di tengah masyarakat ungkap Ady. Kamis (12/2)
BARAH juga menyinggung perhatian pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, agar tidak hanya fokus pada agenda luar daerah namun turut memprioritaskan kepastian pelayanan publik di tingkat desa. Ia menilai slogan Humanis yang selama ini digaungkan pemerintah akan kehilangan makna apabila pelayanan dasar masyarakat justru terhambat.
Selain itu, ketidakhadiran kepala desa dan aparatur pemerintahan yang dinilai tidak menentu disebut membuat masyarakat Desa Guruapin semakin kehilangan arah, terutama menjelang bulan suci Ramadan yang biasanya membutuhkan banyak pelayanan administrasi dan sosial.
BARAH turut mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Guruapin agar segera menjalankan fungsi pengawasan dan mengambil sikap tegas terkait kedisiplinan kepala desa. Organisasi tersebut menilai peran BPD sangat penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa.
Menurut BARAH, apabila persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka dikhawatirkan akan membuka ruang konflik di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera turun tangan dan melihat persoalan ini secara jeli agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
Source : Trustactual.com
Redaksi: Raf
Tinggalkan Balasan