TRUSTACTUAL.COM – Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) Halmahera Selatan menyampaikan pandangan kritis terhadap infografis capaian kinerja infrastruktur Tahun 2025 yang dirilis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin.
Dalam rilis tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah capaian fisik, antara lain pembangunan 6 unit jembatan dan box culvert, 27,07 km jalan baru, peningkatan kualitas 12,45 km jalan, 1.509 meter drainase dan talud, serta penataan kawasan strategis dan pengembangan pelabuhan rakyat. Secara kuantitatif, angka-angka ini menunjukkan adanya aktivitas pembangunan. Namun demikian, menurut GAPURA, data tersebut belum serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan satu tahun pemerintahan.
Titik Kritis Evaluasi
Ketua GAPURA Halsel, Ibnu Lamoro, menilai terdapat sejumlah aspek yang belum dijelaskan secara komprehensif dalam infografis tersebut.
1. Ketiadaan Data Pembanding (Baseline)
Infografis tidak memuat kondisi awal sebelum program dijalankan. Tanpa baseline yang jelas, publik tidak dapat mengukur tingkat kemajuan maupun signifikansi capaian. Apakah realisasi tersebut melampaui target perencanaan atau sekadar menjalankan program rutin tahunan? Pertanyaan ini belum terjawab.
2. Penekanan pada Kuantitas, Minim Informasi Kualitas
Capaian disajikan dalam satuan kilometer dan meter, tetapi tidak disertai penjelasan mengenai standar mutu konstruksi, status penyelesaian proyek (apakah telah rampung 100% atau masih dalam progres), serta jaminan keberlanjutan dan pemeliharaan. Padahal, kualitas infrastruktur menentukan efektivitas dan daya tahan manfaatnya bagi masyarakat.
3. Tidak Disertai Indikator Dampak Ekonomi dan Sosial
Jika arah pembangunan daerah mengusung visi agromaritim, maka evaluasi keberhasilan seharusnya mencakup indikator dampak, seperti:
- Kemudahan distribusi hasil pertanian dan perikanan.
- Penurunan biaya logistik dan transportasi.
- Peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah terdampak.
Infografis belum menampilkan data outcome atau dampak kesejahteraan yang dapat mengonfirmasi bahwa pembangunan fisik telah berkontribusi langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
4. Minim Informasi Pemerataan Wilayah
GAPURA juga mempertanyakan aspek pemerataan pembangunan. Tidak dijelaskan secara rinci lokasi proyek dan sebarannya di tiap kecamatan. Apakah wilayah terpencil dan kepulauan kecil memperoleh porsi pembangunan yang proporsional? Transparansi distribusi proyek penting untuk memastikan keadilan pembangunan antarwilayah.
5. Kurangnya Transparansi Anggaran
Informasi terkait total anggaran, rincian pembiayaan per proyek, maupun efisiensi biaya per kilometer jalan tidak disampaikan. Tanpa keterbukaan tersebut, publik kesulitan menilai efektivitas penggunaan APBD dan rasionalitas pembiayaan pembangunan.
Pernyataan Ketua GAPURA Halsel
Dalam keterangannya, Ibnu Lamoro menegaskan:
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun klaim keberhasilan harus didasarkan pada indikator dampak, bukan semata-mata angka fisik. Masyarakat membutuhkan perubahan yang nyata dan terukur.”
Ia menambahkan bahwa satu tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum evaluasi yang objektif.
“Jika 27 kilometer jalan telah dibangun, pertanyaannya adalah apakah petani lebih mudah memasarkan hasil produksi? Apakah nelayan memperoleh akses pasar yang lebih cepat dan murah? Apabila dampaknya belum signifikan, maka istilah ‘sukses’ perlu ditinjau kembali.”
Ibnu juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan data.
“Kami mendorong pemerintah membuka detail lokasi proyek, nilai anggaran, serta indikator keberhasilan yang digunakan. Partisipasi publik hanya dapat berjalan efektif jika didukung data yang transparan.”
Penutup
Bagi GAPURA, pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah. Namun fondasi saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah meningkat secara signifikan.
Evaluasi satu tahun pemerintahan seyogianya tidak berhenti pada kuantitas proyek, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak nyata, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat Halmahera Selatan.
Kritik yang disampaikan GAPURA diposisikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang konstruktif, dengan harapan agar visi pembangunan daerah dapat terwujud melalui hasil yang terukur dan benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Tinggalkan Balasan