HALSEL, Trustactual.com – Persidangan perkara dugaan pemalsuan Surat Kuasa Khusus Nomor: 244/SKK/SN-A/VIII/2025 dengan terdakwa berinisial S.N dan F.T di Pengadilan Negeri (PN) Labuha, Senin (9/11/2026), mulai membuka sejumlah kejanggalan yang patut mendapat perhatian serius.

Dalam agenda pemeriksaan saksi pelapor berinisial S.S, muncul pengakuan penting yang langsung menjadi sorotan penasihat hukum terdakwa, Rustam Herman, S.H., M.H. Saksi mengakui bahwa ketika pertama kali mendatangi Polda Maluku Utara untuk membuat laporan polisi, dirinya tidak membawa dokumen bukti apa pun. Namun, dokumen yang menjadi dasar laporan justru disebut sudah berada di tangan penyidik.

Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: Bagaimana dokumen yang menjadi objek laporan dugaan pemalsuan bisa lebih dahulu berada dalam penguasaan penyidik, sementara pelapor mengaku datang tanpa membawa dokumen?

DOKUMEN SUDAH DI TANGAN PENYIDIK, SEBELUM LAPORAN DIBUAT

Fakta ini terungkap ketika penasihat hukum terdakwa menguji kronologi kedatangan saksi ke Polda Maluku Utara.

Saksi mengaku tidak membawa dokumen Surat Kuasa Khusus maupun Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) saat pertama kali datang untuk melaporkan perkara tersebut.

“Ke sana itu cuma lapor saja. Tidak membawa apa-apa. Nanti ketika di sana baru mereka kasih tunjuk,” ungkap saksi di hadapan Majelis Hakim.

Ketika kembali ditanya apakah dokumen tersebut memang sudah berada dan dipegang penyidik, saksi menjawab tegas, “Iya.”

Keterangan ini bukan persoalan sepele. Sebab, kronologi penguasaan dokumen merupakan bagian penting untuk menjelaskan asal-usul barang bukti, siapa yang menyerahkan, kapan dokumen diterima, serta bagaimana dokumen tersebut masuk dalam proses penyidikan.

Jika dokumen sudah berada di tangan penyidik sebelum laporan dibuat, maka proses dan dasar awal penguasaan dokumen tersebut perlu dijelaskan secara terang. Jangan sampai justru muncul ruang pertanyaan mengenai rantai penguasaan barang bukti dalam perkara yang sedang disidangkan.

KETERANGAN SAKSI SOAL SPJB ASLI BERUBAH

Persoalan lain yang mencuat adalah keterangan saksi mengenai dokumen asli SPJB Nomor 792/DK/SPJBT/X/2023.

Pada awal pemeriksaan, saksi menyatakan dokumen asli tersebut masih berada dalam penguasaannya, tetapi tertinggal di hotel tempat dirinya menginap selama mengikuti persidangan di Labuha.

Namun, ketika penasihat hukum mengonfrontasi keterangan tersebut dengan dokumen bernomor sama yang telah masuk dalam berkas perkara sebagai barang bukti, jawaban saksi justru berubah.

Saat didesak menjelaskan berapa jumlah dokumen SPJB Nomor 792 dan dokumen mana yang benar-benar asli, saksi mengaku lupa. Bahkan, saksi kemudian menyatakan tidak ada dokumen yang tertinggal di hotel dan merujuk pada dokumen yang berada di hadapan Majelis Hakim.

Perubahan keterangan ini menjadi catatan penting dalam persidangan. Sebab, persoalan keaslian dokumen tidak bisa dijawab dengan keterangan yang berubah-ubah tanpa penjelasan yang dapat diuji.

Majelis Hakim perlu memastikan dokumen mana yang menjadi objek perkara, bagaimana asal-usulnya, serta apakah dokumen yang diperlihatkan, disita, dan dimasukkan sebagai barang bukti benar-benar identik.

GUGATAN PERDATA DICABUT, SAKSI MENGAKU TIDAK TAHU

Persidangan juga menyingkap fakta lain. Saksi pelapor mengaku tidak mengetahui bahwa gugatan perdata Nomor 30/Pdt.G/2025/PN.Lbh yang dikaitkan dengan persoalan tersebut telah dicabut oleh kuasa hukum penggugat sendiri pada tahap mediasi keempat.

Keterangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana saksi memahami perkembangan perkara perdata yang menjadi bagian dari latar belakang persoalan Surat Kuasa Khusus tersebut.

Apalagi, perkara perdata itu memiliki hubungan dengan pemberian kuasa kepada para terdakwa. Karena itu, riwayat gugatan dan pencabutannya perlu ditempatkan secara utuh agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam memahami duduk perkara.

KERUGIAN RP20 JUTA, BUKAN AKIBAT SURAT KUASA?

Hal yang tak kalah penting adalah pengakuan saksi mengenai kerugian materiil sebesar Rp20 juta.

Di hadapan Majelis Hakim, saksi menerangkan bahwa kerugian tersebut berkaitan dengan transaksi jual beli tanah atau lahan dengan Ibu Maeran dan Pak Tamrin.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi sendiri, kerugian Rp20 juta tersebut tidak secara langsung dinyatakan sebagai kerugian yang timbul akibat pemberian Surat Kuasa Khusus kepada para terdakwa.

Ketika ditelusuri mengenai dampak yang dialaminya dalam perkara ini, saksi justru menyebut hubungan kekeluargaannya dengan M.S menjadi tidak harmonis.

Fakta ini menjadi penting untuk menguji hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dituduhkan, objek perkara, dan kerugian yang diklaim pelapor.

Sebab, dalam pembuktian perkara pidana, setiap unsur yang didakwakan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, bukan sekadar dibangun melalui asumsi atau hubungan peristiwa yang belum jelas keterkaitannya.

PENASIHAT HUKUM DESAK PENYIDIK DIHADIRKAN

Menyikapi sejumlah keterangan yang dinilai belum memberikan kejelasan, penasihat hukum terdakwa, Rustam Herman, S.H., M.H., meminta Majelis Hakim menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan.

Permintaan tersebut dinilai penting untuk membongkar secara terang kronologi awal perkara, terutama mengenai bagaimana Surat Kuasa Khusus dan SPJB bisa lebih dahulu berada di tangan penyidik sebelum laporan polisi dibuat.

Selain itu, Rustam turut menyoroti persoalan perbedaan nomor dokumen SPJB, yakni Nomor 792 dalam dokumen yang dipersoalkan dengan Nomor 793 yang disebut telah terunggah dalam sistem E-Berpadu.

Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Identitas, kesesuaian, dan keaslian dokumen merupakan aspek mendasar yang harus dipastikan sebelum dokumen digunakan sebagai bagian dari pembuktian perkara pidana.

Karena itu, keterangan penyidik diperlukan untuk menjelaskan proses penerimaan, pencatatan, penguasaan, hingga pemasukan dokumen ke dalam berkas perkara.

PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN, BUKAN SEKADAR TUNTUTAN PEMBUKTIAN

Rangkaian fakta yang terungkap di ruang sidang PN Labuha kini menempatkan sejumlah pertanyaan penting di hadapan proses peradilan.

Mengapa dokumen sudah berada di tangan penyidik ketika pelapor mengaku belum membawanya? Dokumen SPJB mana yang benar-benar asli? Mengapa keterangan saksi mengenai keberadaan dokumen berubah? Bagaimana hubungan kerugian Rp20 juta dengan Surat Kuasa Khusus yang menjadi objek perkara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung. Semuanya harus dijawab melalui pembuktian yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Persidangan bukan sekadar ruang untuk membenarkan laporan, melainkan tempat menguji setiap keterangan, alat bukti, dan unsur dakwaan secara berimbang.

Publik kini menunggu apakah permintaan penasihat hukum untuk menghadirkan penyidik akan dikabulkan Majelis Hakim. Sebab, kejelasan kronologi dokumen dan konsistensi alat bukti menjadi bagian penting untuk memastikan perkara ini berjalan di atas landasan hukum yang benar.

Sidang perkara dugaan pemalsuan Surat Kuasa Khusus tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.

Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan keberimbangan serta membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

 

Redaksi : Raf Trustactual.com

Sumber:  Draken Faktahalmahera.com