HALSEL, Trustactual.com – Dugaan ketimpangan penanganan kasus yang melibatkan mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kecamatan Mandioli Utara mulai dipertanyakan. Pasalnya, mantan kepala desa tersebut dikabarkan telah dinonaktifkan, sementara status penanganan terhadap oknum P3K yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama hingga kini belum memiliki kejelasan.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H. Ia mempertanyakan konsistensi Pemerintah Daerah dalam menerapkan aturan terhadap aparatur yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Menurut Harmain, apabila kedua pihak diduga berkaitan dengan satu rangkaian peristiwa, pemerintah daerah tidak boleh hanya memperlihatkan tindakan terhadap satu pihak, sementara penanganan terhadap pihak lainnya tidak diketahui publik.
“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun oknum P3K di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain.
Ia menegaskan, persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan pribadi. Sebab, setiap aparatur yang bekerja dalam lingkungan pemerintahan terikat dengan kewajiban menjaga integritas, etika, serta kehormatan institusi.
“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
GPM pun mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar tidak membiarkan persoalan tersebut menggantung tanpa kepastian.
BKD diminta menjelaskan apakah oknum P3K yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan, apakah terdapat proses penanganan disiplin, serta bagaimana perkembangan dan status hasil pemeriksaan apabila proses tersebut sudah dilakukan.
Bagi Harmain, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa penegakan disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Selatan berjalan berbeda terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan serupa.
“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” katanya.
Secara regulasi, manajemen P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan pengelolaan pegawai P3K, termasuk kewajiban instansi pemerintah memastikan pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, GPM menilai Pemerintah Daerah tidak cukup hanya memberikan penjelasan normatif. BKD harus menunjukkan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur pemerintah ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkas Harmain.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari BKD maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengenai status pemeriksaan dan kemungkinan tindakan disiplin terhadap oknum P3K yang dimaksud.







Tinggalkan Balasan