BANGKALAN, Trustactual.com – Perkembangan media sosial semakin memengaruhi dinamika politik dan perilaku pemilih dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Namun, di balik kemudahan akses informasi, ruang digital juga menyimpan ancaman serius berupa hoaks, disinformasi, buzzer politik hingga polarisasi masyarakat akibat cara kerja algoritma.

Temuan tersebut terungkap dalam penelitian Desi Krisna Hutahaean, mahasiswi Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), bertajuk

“Peran Media Sosial terhadap Pemilu-Pilkada di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan”.

Penelitian di bawah bimbingan Mohammad Afifudin, S.Sos., M.A. tersebut merupakan bagian dari program Asistensi Hibah Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat (MBKM Riset) LPPM UTM tahun 2026. Riset dilakukan melalui wawancara mendalam dengan KPU, Bawaslu, serta masyarakat pemilih di Bangkalan dan Pamekasan pada September hingga November 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Bangkalan dan Pamekasan telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi tahapan pemilu dan pendidikan pemilih. KPU Bangkalan menggandeng media massa, influencer, kreator konten TikTok dan YouTube, serta memproduksi podcast untuk menjangkau pemilih muda.

Sementara KPU Pamekasan mengombinasikan publikasi melalui kanal digital resmi dengan sosialisasi tatap muka guna menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet.

Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadirkan tantangan pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bangkalan mencatat 28 konten dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, meliputi hoaks, disinformasi, politik identitas hingga ujaran kebencian.

Bawaslu Pamekasan turut menyoroti pengaruh algoritma media sosial yang menyebabkan setiap pengguna menerima informasi berbeda sesuai preferensi masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman apabila tidak diimbangi kemampuan literasi digital.

Penelitian ini juga menemukan perbedaan perilaku pemilih di kedua wilayah. Informan di Bangkalan cenderung aktif berinteraksi dengan konten politik melalui fitur suka, komentar dan berbagi, sekaligus mencermati pengaruh buzzer dalam membangun citra kandidat.

Sebaliknya, informan di Pamekasan cenderung lebih berhati-hati. Mereka memilih tidak berinteraksi dengan konten yang diragukan serta melakukan pemeriksaan silang melalui mesin pencari dan portal berita tepercaya sebelum mempercayai informasi politik.

Menggunakan teori Platform Society dari van Dijck, Poell, dan de Waal, penelitian tersebut menegaskan bahwa media sosial bukan ruang yang sepenuhnya netral. Aktivitas pengguna direkam, diolah menjadi data interaksi, kemudian digunakan algoritma untuk menentukan konten yang muncul di linimasa.

Akibatnya, informasi politik yang emosional dan viral berpotensi lebih mudah menarik perhatian masyarakat, bahkan dianggap sebagai kebenaran tanpa melalui proses verifikasi.

Sebagai tindak lanjut, hasil penelitian dikonversi menjadi gerakan edukasi literasi digital bertajuk

“Jangan Asal Sebar, Jangan Mudah Percaya: Saring, Periksa, Baru Bagikan”.

Masyarakat diajak menerapkan lima langkah sebelum menyebarkan informasi, yakni memeriksa sumber, mengecek tanggal kejadian, memastikan kelengkapan bukti, mencari berita pembanding, serta memeriksa konteks foto dan video.

Selain laporan akademik dan artikel ilmiah yang telah disubmit ke jurnal kajian politik lokal, tim peneliti juga menerbitkan poster edukasi anti-hoaks yang telah tercatat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kementerian Hukum RI serta video diseminasi melalui media sosial.

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan semakin kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial, sehingga ruang digital dapat mendukung demokrasi lokal yang sehat, bukan justru menjadi sarana penyebaran informasi menyesatkan dan perpecahan.