HALSEL, Trustactual.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Halsel, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Halsel tersebut menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk meningkatkan pemahaman partai politik terhadap perkembangan regulasi kepemiluan, khususnya menjelang tahapan Pemilu mendatang.

Anggota Bawaslu Halsel, M. Hijra Hi. Kamuning, menjelaskan bahwa konsolidasi tersebut merupakan bagian dari tugas pencegahan Bawaslu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kunjungan ke DPC PDI Perjuangan menjadi agenda konsolidasi kesembilan setelah sebelumnya dilakukan bersama delapan partai politik lainnya.

Hijra mengungkapkan, pada masa non-tahapan, Bawaslu Halsel berfokus mengawasi dua agenda utama, yakni Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Dalam pengawasan PDPB, Bawaslu juga melakukan uji petik untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat telah terdaftar sebagai pemilih, sekaligus mencegah pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.

Sementara itu, pengawasan pemutakhiran data partai politik Semester II Tahun 2026 difokuskan pada data kepengurusan, domisili kantor, keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan, serta data keanggotaan partai politik.

Bawaslu Halsel juga mengingatkan partai politik mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026 terkait kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen pada seluruh daerah pemilihan (dapil) dalam pencalonan. Menurut Hijra, ketentuan tersebut perlu dipahami dan dipersiapkan sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan hukum dalam tahapan pemilu mendatang.

“Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, kami ingin mengingatkan partai politik agar memperhatikan ketentuan yang mengatur pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan Bawaslu agar potensi persoalan hukum dalam tahapan Pemilu mendatang dapat diminimalkan,” tegas Hijra.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel, Masdar Mansur, mengapresiasi kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan Bawaslu. Ia menilai kegiatan tersebut penting untuk memperkuat pemahaman partai politik terhadap regulasi kepemiluan, terutama terkait keterwakilan perempuan dan persiapan menghadapi Pemilu mendatang.

Masdar juga menyatakan bahwa DPC PDI Perjuangan Halsel akan segera melakukan pemutakhiran data kepartaian dan melaporkan perubahan data melalui SIPOL sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan yang berlaku.

“Kami akan segera melakukan pemutakhiran data partai politik dan melaporkan data yang telah diperbarui melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai bentuk komitmen kami dalam memenuhi ketentuan yang berlaku,” singkat Masdar.