HALSEL, Trustactual.com – Persidangan perkara dugaan pemalsuan Surat Kuasa Khusus Nomor 244/SKK/SN-A/VIII/2025 dengan terdakwa Safri Nyong dan Fardi Tolangara di Pengadilan Negeri (PN) Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, mengungkap sejumlah keterangan saksi yang menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara.

Dalam beberapa agenda pemeriksaan saksi, muncul keterangan mengenai asal-usul dokumen yang berkaitan dengan perkara, perbedaan nomor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) 792 dan 793, kronologi pembubuhan tanda tangan, hingga hubungan kerugian materiil dengan perbuatan yang didakwakan.

Rangkaian keterangan tersebut juga menjadi materi yang dipersoalkan tim penasihat hukum karena dinilai memiliki perbedaan dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah proses penguasaan dokumen yang kemudian menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan pada 9 November 2026, saksi pelapor Serli Saroa menerangkan bahwa ketika pertama kali mendatangi Polda Maluku Utara untuk membuat laporan, dirinya tidak membawa dokumen bukti.

Namun, Surat Kuasa Khusus dan SPJB yang berkaitan dengan perkara tersebut disebut sudah berada di tangan penyidik dan diperlihatkan kepadanya ketika proses pelaporan berlangsung.

“Kita ke sana itu cuma lapor saja. Tidak membawa apa-apa. Nanti ketika di sana baru mereka kasih tunjuk,” ungkap Serli saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa sebagaimana dikutip dari pemberitaan Faktahalmahera.com

Ketika kembali ditanya apakah dokumen tersebut sudah berada dan dipegang penyidik saat itu, Serli menjawab, “Iya.”

Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi ketika pelapor pertama kali membuat laporan. Pada saat yang sama, asal-usul dan kronologi penguasaan dokumen menjadi aspek yang relevan untuk ditelusuri dalam proses pembuktian.

Dari mana dokumen tersebut diperoleh, kapan diterima, serta bagaimana administrasi penerimaannya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan riwayat barang bukti. Namun, keterangan saksi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran dalam proses penyidikan.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan dokumen asli SPJB Nomor 792/DK/SPJBT/X/2023.

Ketika diperiksa, Serli pada awalnya menyatakan dokumen asli tersebut masih berada dalam penguasaannya, tetapi tertinggal di hotel tempat dirinya menginap selama mengikuti persidangan di Labuha.

Namun, setelah pertanyaan diperdalam dan saksi dikonfrontasi dengan dokumen bernomor sama yang berada dalam berkas perkara, keterangannya berubah. Serli kemudian mengaku lupa dan menyatakan dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berada di hadapan majelis hakim.

Penasihat hukum kemudian mempertanyakan keberadaan dokumen asli dengan nomor tersebut serta dokumen mana yang sebenarnya dimaksud oleh saksi.

Persoalan lain muncul karena terdapat perbedaan nomor antara SPJB Nomor 792 yang disebut saksi sebagai dokumen asli dan Nomor 793 yang disebut telah diunggah penyidik ke dalam sistem E-Berpadu.

Perbedaan nomor tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu dicermati dalam pemeriksaan dokumen. Identitas, kesesuaian, dan hubungan kedua dokumen tetap harus diuji berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas persoalan itu, penasihat hukum terdakwa, Rustam Herman, S.H., M.H., meminta majelis hakim menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan untuk mengklarifikasi proses pemeriksaan dan sejumlah keterangan yang dipersoalkan.

Dalam agenda yang sama, Serli juga mengakui tidak mengetahui bahwa gugatan perdata Nomor 30/Pdt.G/2025/PN.Lbh yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah dicabut oleh kuasa hukum penggugat pada tahap mediasi keempat.

Serli turut menerangkan bahwa kerugian materiil sebesar Rp20 juta yang dialaminya berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dengan Maeran dan Tambrin.

Dalam agenda pemeriksaan saksi berikutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Maeran Usman, Tambrin M. Siu, dan Muhammadrais A. Kadir.

Dalam keterangannya, Maeran dan Tambrin menyebut tanda tangan atas nama Serli Saroa, Jayana Lagoa, dan Armin S. dalam Surat Kuasa Khusus dibubuhkan oleh Safri Nyong berdasarkan arahan mereka

Keduanya menerangkan telah berkomunikasi dengan Serli, Jayana, dan Armin serta menyatakan memperoleh persetujuan terkait penggunaan contoh tanda tangan ketiga pihak tersebut.

Untuk tanda tangan Serli dan Jayana, contoh tanda tangan disebut berasal dari dokumen perjanjian jual beli tanah. Sementara tanda tangan Armin disebut mengikuti contoh pada KTP yang sebelumnya dikirimkan kepada Safri melalui WhatsApp.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk mengetahui siapa yang mengetahui, mengarahkan, dan melakukan pembubuhan tanda tangan dalam dokumen yang dipersoalkan.

Meski demikian, penggunaan contoh tanda tangan maupun keterangan mengenai adanya persetujuan tidak otomatis membuktikan kewenangan hukum untuk menandatangani dokumen atas nama orang lain. Ruang lingkup persetujuan, tujuan penggunaan surat kuasa, dan pengetahuan pihak-pihak yang namanya tercantum tetap harus dinilai berdasarkan keseluruhan pembuktian.

Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai penyerahan dua dokumen perjanjian jual beli tanah atas nama Serli dan Jayana.

Maeran dan Tambrin menerangkan bahwa dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tambrin kepada Safri dan Fardi ketika keduanya bersama tim hukum melakukan peninjauan lokasi tanah sengketa di Desa Kawasi.

Menurut keterangan saksi, penyerahan itu turut disaksikan Bayu D. Sumaila, yang disebut saat ini telah bergabung dalam tim kuasa hukum Moses Siar.

Dokumen tersebut, menurut keterangan mereka, diserahkan untuk kepentingan pengajuan gugatan perdata terkait sengketa tanah yang berkaitan dengan transaksi antara Moses Siar, kakek Serli, dan PT Harita.

Keterangan ini memberikan gambaran mengenai kronologi penyerahan dokumen sebagaimana diterangkan kedua saksi dalam persidangan.

Selain persoalan dokumen, persidangan juga menyoroti dua nilai uang yang dikaitkan dengan perkara, yakni Rp20 juta dan Rp29 juta.

Maeran dan Tambrin menerangkan bahwa uang Rp20 juta yang disebut sebagai kerugian materiil Serli merupakan bagian dari hubungan jual beli tanah antara Maeran sebagai pemilik tanah dan Serli sebagai pembeli.

Keduanya menyatakan uang tersebut bukan biaya pengajuan gugatan perdata. Menurut keterangan mereka, penyelesaian pembayaran transaksi jual beli akan dilakukan setelah sengketa tanah dengan PT Harita diselesaikan melalui jalur hukum perdata.

Keterangan tersebut menjadi bagian yang perlu diuji untuk mengetahui hubungan antara uang Rp20 juta dengan perbuatan yang didakwakan kepada kedua terdakwa.

Sementara itu, mengenai uang Rp29 juta yang diserahkan kepada Safri dan Fardi untuk kebutuhan operasional, pengajuan gugatan, serta jasa pengacara, Maeran dan Tambrin menerangkan bahwa dana tersebut merupakan milik mereka berdua.

Keduanya menyatakan tidak merasa dirugikan atas penyerahan uang tersebut karena digunakan untuk kepentingan penyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukum.

Bahkan, sekitar Rp7 juta disebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor untuk membiayai proses perkara perdata.

Keterangan para saksi tersebut menjadi salah satu materi yang dipersoalkan tim pembela, terutama mengenai pihak yang dianggap mengalami kerugian dan hubungan antara penyerahan uang dengan perbuatan yang didakwakan.

Usai persidangan, Rustam Herman menyampaikan bahwa pihaknya menemukan perbedaan antara keterangan sejumlah saksi dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan langsung di hadapan majelis hakim.

“Yang terungkap dalam persidangan kemarin, hari Senin, kami menemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan kronologis yang sangat tidak masuk akal menurut kami. Kenapa? Karena dalam BAP beberapa saksi, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi yang terlibat secara prinsipil dengan perkara ini, ternyata berbeda seratus persen dengan fakta yang diterangkan di dalam persidangan,” ungkap Rustam, Selasa (17/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti keterangan Maeran dan Tambrin mengenai proses pembubuhan tanda tangan dalam surat kuasa khusus tersebut.

“Yang bersangkutan mengetahui secara persis mengenai penandatanganan surat kuasa yang diduga palsu atau mencatut tanda tangan dari pelapor. Saksi Maeran bersama suaminya mengetahui secara persis bahwa tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh terdakwa atas nama Safri Nyong. Namun, saksi juga menerangkan bahwa tanda tangan itu dilakukan oleh Safri Nyong berdasarkan perintah atau arahan dari saksi Maeran bersama suaminya,” jelasnya.

Rustam juga mempersoalkan konstruksi kerugian Rp29 juta yang menurutnya tidak sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan.

“Uang sejumlah Rp29 juta milik Ibu Maeran bersama Tambrin itu kemudian didasarkan pada konstruksi jaksa bahwa uang tersebut diperoleh berdasarkan hasil jual beli motor sehingga Maeran merasa dirugikan. Itu sama sekali tidak benar dan dibantah seluruhnya oleh Maeran bersama suaminya,” tegas Rustam.

Menurutnya, sebagian uang memang berasal dari penjualan sepeda motor, tetapi dana tersebut digunakan untuk membiayai perkara perdata dan diserahkan kepada Safri serta Fardi. Ia menyatakan kedua saksi tidak mengaku merasa dirugikan atas penyerahan dana tersebut.

Mengenai asal-usul dokumen, Rustam mempertanyakan mengapa proses penyerahannya tidak didalami secara khusus dalam pemeriksaan penyidik.

“Dokumen ini tidak lahir dari alam lain, tidak lahir dari dunia lain secara tiba-tiba lalu kemudian dipalsukan oleh Safri Nyong. Ini konstruksi yang sangat keliru dan terbantahkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan,” ujarnya.

Ia menilai asal-usul dokumen, tujuan penyerahan, serta pihak yang menyerahkannya perlu dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan hukum.

“Bagi kami, konstruksi dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa sesungguhnya telah terbantahkan dengan fakta-fakta yang sudah terungkap secara terang benderang di dalam persidangan,” katanya.

Rustam juga menyampaikan pandangannya bahwa apabila keseluruhan pembuktian semakin menguatkan keterangan para saksi, pembebasan kedua terdakwa merupakan pilihan yang menurutnya paling bermartabat.

“Ketika perkara ini terungkap secara terang benderang sampai keseluruhan pembuktian, maka membebaskan para terdakwa adalah pilihan yang paling bermartabat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. Adapun penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan.

Rangkaian keterangan saksi tersebut memperlihatkan sejumlah aspek yang masih menjadi materi pengujian dalam pembuktian perkara, mulai dari asal-usul dokumen, administrasi penerimaan barang bukti, perbedaan nomor SPJB, kronologi pembubuhan tanda tangan, hingga hubungan kerugian materiil dengan perbuatan yang didakwakan.

Seluruh persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan perkara pidana. Keterangan saksi maupun pandangan penasihat hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai kesimpulan mengenai benar atau tidaknya proses penyidikan maupun terbukti atau tidaknya dakwaan.

Penilaian terhadap keabsahan alat bukti, relevansi keterangan saksi, serta pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan hasil pembuktian.

Trustactual.com akan terus mengikuti perkembangan persidangan dan menyampaikan setiap perkembangan berdasarkan keterangan para pihak serta fakta yang terungkap di hadapan pengadilan.

Kedua terdakwa didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari Rustam Herman, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., M.H., dan Fikram Lolahi, S.H. Adapun majelis hakim yang memeriksa perkara dipimpin Setyo Riyaldino, S.H., didampingi Artur Pande Simbolon, S.H., dan Jonathan Hiero Tambunan, S.H., M.Kn.

Redaksi tetap menjunjung tinggi akurasi, keberimbangan, independensi pers, serta asas praduga tak bersalah. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak mana pun ataupun mendahului putusan pengadilan.

Safri Nyong dan Fardi Tolangara tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.