TRUSTACTUAL.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Selatan melalui Bidang Media dan Propaganda menyampaikan kritik keras terhadap dugaan tindakan amoral yang menyeret nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Zaky Abd. Wahab.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yusri Dukomalamo menyusul mencuatnya pemberitaan di sejumlah media daring terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum pejabat publik tersebut.
Yusri menilai, dugaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata, melainkan telah memasuki ruang publik dan berimplikasi langsung terhadap citra birokrasi serta kepercayaan masyarakat.
“Ini bukan lagi urusan privat. Ketika seorang pejabat publik diduga terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika, maka hal itu menjadi konsumsi publik dan mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas Yusri sebagaimana rilis diterima Redaksi pada Rabu, (07/04)
Ia menambahkan, sebagai pejabat publik, yang bersangkutan seharusnya mampu menjaga integritas dan menjadi teladan, terlebih diketahui telah memiliki istri sah. Dugaan perilaku yang mencoreng nilai moral tersebut dinilai sebagai bentuk kemerosotan etika yang tidak dapat ditoleransi.
Lebih lanjut, GMNI Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menilai, diperlukan langkah tegas dari pemerintah daerah agar persoalan serupa tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Dalam waktu dekat, GMNI Halsel berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPMD sebagai bentuk protes sekaligus tuntutan moral,” lanjutnya.
GMNI Halsel juga mendesak Bupati Halmahera Selatan bersama instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Yusri, pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etika oleh pejabat publik hanya akan memperburuk citra pemerintah dan melemahkan kepercayaan masyarakat.
“Jika tidak ada tindakan, ini akan menjadi preseden buruk. Pemerintah daerah harus hadir menjaga marwah birokrasi dan memastikan nilai-nilai etika tetap ditegakkan,” tutupnya.
GMNI Halmahera Selatan menegaskan akan tetap berada di garis depan dalam mengawal isu-isu moral, sosial, dan keadilan sebagai bagian dari upaya mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Redaksi Trustactual.com membuka hak jawab bagi pihak terkait guna mendapatkan informasi yang berimbang!
Tinggalkan Balasan