HALSEL, Trustactual.com – Persoalan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai menjadi sorotan. Sejumlah kepala desa (Kades) diduga memiliki pinjaman pribadi hingga puluhan juta rupiah dari berbagai pihak pemberi pinjaman atau rentenir, dengan beban bunga yang disebut mencapai 25 hingga 40 persen.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebagian kepala desa tersebut kini mengalami kesulitan membayar kewajiban pinjamannya. Bahkan, terdapat dugaan bahwa mereka terpaksa menunggu pencairan Dana Desa tahun anggaran 2027 untuk menyelesaikan utang yang telah menumpuk.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuan sejumlah kepala desa dalam mengelola keuangan pribadi maupun menjalankan tanggung jawab pemerintahan desa. Apalagi, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ruang fiskal desa semakin terbatas dan kebutuhan masyarakat tetap harus dipenuhi.
Masyarakat pun mengecam apabila Dana Desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik justru berpotensi digunakan untuk menutupi pinjaman pribadi kepala desa.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan pribadi semata apabila kemudian berdampak terhadap penggunaan anggaran negara. Dana Desa memiliki peruntukan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pembayaran utang pribadi harus mendapat perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta aparat pengawasan terkait, didesak melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Pengawasan perlu memastikan tidak ada praktik pemotongan, pengalihan, maupun penggunaan Dana Desa di luar ketentuan untuk menyelesaikan kewajiban pribadi kepala desa.
Dalam Penelusuran yang dilakukan, Redaksi telah menemukan nama beberapa kepala desa yang memiliki pinjaman puluhan juta tersebut dimulai yang paling terkecil yaitu 10 Jutaan
Jika benar terdapat kepala desa yang terjerat pinjaman berbunga tinggi dan menggantungkan pembayaran pada pencairan Dana Desa berikutnya, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pengawasan pemerintahan desa di Halsel.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi hak masyarakat desa justru tersandera oleh persoalan utang pribadi para pemimpinnya.







Tinggalkan Balasan