HALSEL, Trustactual.com – Krisis air bersih masih menjadi persoalan serius yang dihadapi masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kondisi tersebut tidak hanya dikeluhkan warga Desa Kapitusan, kec Bacan, tetapi juga dilaporkan terjadi di beberapa desa lainnya, mulai dari wilayah Bacan hingga Bacan Barat & sebagian besar desa yang ada di pulau kasiruta.
Ketersediaan air bersih yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat justru belum sepenuhnya terpenuhi. Warga di sejumlah wilayah masih dihadapkan pada kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.
Desa Kapitusan menjadi salah satu wilayah yang disorot. Ironisnya, berdasarkan penelusuran redaksi melalui data pengadaan LPSE tahun anggaran 2026, terdapat paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp558.775.830.
Dalam data tender, paket tersebut mencatat CV Indong Saputri sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sekitar Rp557,9 juta. Penetapan pemenang tercatat pada 30 Juni 2026, dengan jadwal penandatanganan kontrak pada 6–10 Juli 2026.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, masyarakat belum melihat aktivitas pekerjaan fisik proyek tersebut di lokasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi program yang seharusnya menjawab kebutuhan air bersih masyarakat.
Saat dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halmahera Selatan, Ikbal Mustafa, menyampaikan bahwa pembangunan jaringan air bersih tersebut merupakan program tahun anggaran 2026 dan akan dikerjakan sebelum memasuki tahun 2027. Meski demikian, kepastian pelaksanaan dan perkembangan pekerjaan masih perlu dijelaskan secara terbuka oleh kadis Perkim Halsel.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa krisis air bersih di wilayah Bacan hingga Bacan Barat dan wilayah sekitar membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Perkim tidak cukup hanya menyampaikan rencana pembangunan, tetapi harus memastikan program yang telah dianggarkan benar-benar terlaksana agar dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga perlu melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang mengalami krisis air bersih, memastikan penyebab persoalan, serta menetapkan langkah penanganan yang terukur. Sebab, persoalan air bersih bukan sekadar urusan pembangunan infrastruktur, melainkan menyangkut kesehatan, kelayakan hidup, dan hak dasar masyarakat.
Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Jangan sampai anggaran pembangunan terus tercantum dalam dokumen perencanaan, sementara masyarakat di sejumlah desa masih harus berjuang mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Redaksi Trustactual.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan keberimbangan serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Perkim, pemerintah desa, maupun pihak pelaksana proyek terkait persoalan tersebut







Tinggalkan Balasan