HALSEL, Trustactual.com – Krisis air bersih di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, kian memperlihatkan persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dari wilayah Bacan, Bacan Barat, hingga sejumlah desa di Pulau Kasiruta, warga masih dihadapkan pada kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Ironisnya, di tengah persoalan yang terus dirasakan masyarakat, anggaran pembangunan jaringan air bersih justru telah dialokasikan melalui program pemerintah daerah. Namun, keberadaan anggaran tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik: kapan masyarakat benar-benar bisa menikmati air bersih?
Desa Kapitusan, Kecamatan Bacan, menjadi salah satu contoh yang kini disorot. Berdasarkan penelusuran redaksi melalui data pengadaan LPSE Tahun Anggaran 2026, terdapat paket pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Kapitusan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp558.775.830.
Dalam data tender, CV Indong Saputri tercatat sebagai pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sekitar Rp557,9 juta. Penetapan pemenang berlangsung pada 30 Juni 2026, sementara jadwal penandatanganan kontrak tercatat pada 6–10 Juli 2026.
Namun, persoalan muncul ketika masyarakat belum melihat aktivitas pekerjaan fisik di lokasi. Padahal, proyek tersebut semestinya menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan air bersih yang dialami warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terhadap pelaksanaan program di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Halsel. Jika anggaran telah disiapkan, pemenang tender telah ditetapkan, dan jadwal kontrak sudah tercantum, mengapa realisasi pekerjaan di lapangan belum terlihat oleh masyarakat?
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkim Halsel, Ikbal Mustafa, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pembangunan jaringan air bersih tersebut merupakan program Tahun Anggaran 2026 dan akan dikerjakan sebelum memasuki 2027. Namun, pernyataan tersebut perlu diikuti penjelasan konkret mengenai status kontrak, progres pekerjaan, kendala pelaksanaan, hingga target penyelesaian proyek.
Persoalannya bukan hanya Kapitusan. Krisis air bersih juga dilaporkan terjadi di sejumlah desa di wilayah Bacan, Bacan Barat, Bacan Barat Utara, Kasiruta Timur, Kasiruta Barat, hingga Botang Lomang. Pemerintah daerah perlu membuka data secara transparan: berapa desa yang belum terlayani, berapa anggaran yang telah dialokasikan, serta berapa program yang benar-benar sudah berfungsi dan dinikmati masyarakat.
Dinas Perkim tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan dan pengumuman program. Setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan nyata, sementara masyarakat berhak mengetahui perkembangan proyek yang menggunakan uang negara
Publik kini menunggu jawaban pemerintah daerah. Jangan sampai proyek bernilai ratusan juta rupiah hanya tercatat dalam dokumen pengadaan, sementara warga tetap harus bersusah payah mencari air untuk memasak, mencuci, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Air bersih bukan janji pembangunan, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Dinas Perkim, perlu segera memberikan penjelasan terbuka dan memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar direalisasikan.
Redaksi Trustactual.com tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan keberimbangan serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, terkait pelaksanaan proyek tersebut.







Tinggalkan Balasan