JAKARTA, Trustactual.com – Peta politik nasional mendadak berubah. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Keputusan mengejutkan ini terjadi ketika tekanan politik di DPR semakin menguat dan usulan pemakzulan terhadap dirinya mulai bergulir.
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 11.16 WIB dan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sebelumnya, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran untuk menyerahkan surat tersebut. Gibran bahkan meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti oleh MPR.
Mundur Sebelum Palu Pemakzulan Diketuk
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah langkah politik DPR yang sebelumnya telah mengumpulkan dukungan 120 anggota dari delapan fraksi untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebagai pintu awal proses pemakzulan.
Namun, agenda rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung Kamis pukul 14.00 WIB untuk membahas pengumuman usulan HMP akhirnya dibatalkan.
Pembatalan tersebut terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dengan demikian, proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan tidak berlanjut ke tahap pembahasan paripurna sebagaimana direncanakan.
Anggota DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa usulan HMP tidak akan dilanjutkan karena objek persoalannya sudah tidak relevan setelah Gibran mengundurkan diri.
Polemik Ijazah Jadi Sorotan
Tekanan terhadap Gibran sebelumnya menguat menyusul polemik persyaratan pendidikan yang menjadi dasar pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan tersebut mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam proses pencalonan. Polemik itu kemudian berkembang menjadi persoalan politik dan memunculkan desakan agar dirinya mundur atau menghadapi proses pemakzulan.
Dengan pengunduran diri tersebut, Gibran menjadi Wakil Presiden pertama pada era Reformasi yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Sementara itu, proses pengunduran diri masih harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan. Konstitusi mengatur bahwa MPR harus memilih pengganti Wakil Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Gibran akhirnya memilih mundur ketika proses pemakzulan mulai bergerak, sementara DPR membatalkan agenda paripurna yang sebelumnya dipersiapkan.
Apakah ini akhir polemik politik Gibran atau justru awal dari pertarungan politik yang lebih besar?
Sumber: CNN Indonesia, detikNews, Reuters, dan Channel News Asia, 12 November 2026.







Tinggalkan Balasan