HALSEL, Trustactual.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan didorong untuk mengevaluasi kembali penataan ruang, khususnya terkait penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kawasan lindung yang dinilai menghambat legalitas usaha pertambangan Galian C.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kebijakan Publik Ikatan Keluarga Besar (IKB) Makayoa Halmahera Selatan. Ia menilai, pengaturan zona yang terlalu ketat perlu ditinjau kembali agar tidak menghambat masyarakat dalam mengurus perizinan usaha pertambangan yang secara teknis dan lingkungan memungkinkan untuk dikelola.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian lahan milik masyarakat ditetapkan sebagai kawasan RTH maupun kawasan lindung. Padahal, sejumlah lokasi tersebut merupakan lahan terbuka yang memiliki potensi material batuan dan tanah untuk kebutuhan pembangunan.
Akibatnya, masyarakat dan pengusaha lokal mengalami kesulitan memperoleh Persetujuan Izin Berusaha Pertambangan (SIPB) dari pemerintah provinsi karena lokasi usaha mereka terbentur ketentuan tata ruang.
Ia memperkirakan hampir 99 persen aktivitas pengambilan material Galian C di Halmahera Selatan belum memiliki SIPB. Angka tersebut merupakan perkiraan yang disampaikan berdasarkan kondisi lapangan dan masih perlu diverifikasi melalui pendataan resmi instansi terkait.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan daerah. Aktivitas pengambilan material yang tidak memiliki legalitas membuat potensi pajak dan penerimaan daerah dari sektor pertambangan tidak dapat dioptimalkan.
Padahal, apabila lokasi-lokasi yang secara teknis, ekologis, dan hukum memungkinkan untuk dimanfaatkan ditata melalui mekanisme perubahan atau penyesuaian tata ruang, masyarakat memiliki peluang untuk mengurus perizinan secara resmi. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat berlangsung lebih tertib dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas PUPR diminta melakukan evaluasi terhadap penetapan zona RTH dan kawasan lindung, dengan melibatkan instansi teknis, pemerintah provinsi, serta masyarakat dan pelaku usaha. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada kajian lingkungan, daya dukung wilayah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata untuk membuka kawasan lindung bagi aktivitas pertambangan.
Penataan kawasan pertambangan yang tepat diharapkan dapat memberikan kepastian ruang bagi masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas Galian C, sekaligus membuka peluang peningkatan PAD Kabupaten Halmahera Selatan secara berkelanjutan.







Tinggalkan Balasan