HALSEL, Trustactual.com – Warga Desa Paisumbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, dibuat geram dengan tindakan perangkat desa tidak pernah maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Salah satu polemik yang sering di persoalkan mengacu pada ketidakaktifnya pelayanan masyarakat desa, dimana pemerintah Desa jarang terlihat berkantor. Ada pula sorotan terhadap, Sekretaris Desa (Sekdes) paisumbaos, Maryam, diduga melakukan tindakan semena-mena tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemerintah
Mariyam, Sekdes Paisumbaos diketahui membagikan beras bantuan Bulog tanpa sepengetahuan Kepala Desa serta jarang berkantor.
Bantuan beras dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu berjumlah 150 sak untuk 50 kepala keluarga (KK). Namun, pembagiannya disebut tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Sejumlah warga menilai Sekdes. paisumbaos, Maryam telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak di luar aturan pemerintahan desa.
Kritik keras tersebut datang dari warga masyarakat yang enggan disebutkan namanya ia mengampaikan bahwa
“Pemerintah desa Paisumbaos ini jarang sekali berkantor tiba saat bantuan datang itu dong bagi bagitu saja, tarada musyawarah. Banyak masyarakat yang seharusnya menerima malah tidak dapat, bahkan pembagian itu dilakukan tanpa kepala desa, ini kan aneh” ujar salah satu warga dengan nada kesal. Rabu (5/11/2025).
Selain itu, melalui pantauan media Trustactual.com di lapangan menunjukkan kantor Desa Paisumbaos dalam kondisi tertutup dan sepi. Tidak terlihat satu pun perangkat desa atau anggota BPD yang berkantor.
Warga mengeluhkan sulitnya mengurus administrasi karena pemerintah desa jarang aktif memberikan pelayanan, selain itu BPD yang diharapkan menjadi penyambung aspirasi masyarakat justru diam dan tidak bisa berbuat apa-apa, Setiap bulan hanya menikmati gaji tanpa adanya kinerja yang dilaksanakan, Kemana masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang kayak jika seluruh penyelenggaraan pemerintahan di desa abai.
Parahnya lagi, beberapa perangkat desa diketahui lebih sering berada di kebun pribadi daripada di kantor. Program kebun jagung percontohan yang sebelumnya dicanangkan pemerintah malah dibiarkan terbengkalai tanpa perhatian. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya tanggung jawab pemerintah desa terhadap urusan masyarakat.
Warga menilai Kepala Desa Paisumbaos juga tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kerja-kerja Pemerintah Desa. Kurangnya ketegasan dan tidak mampu mengatur perangkatnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu aroma ketidakakuran lintas pemerintahan tercium kuat pemerintah Desa serta Kepala Desa & BPD mengambat kerja pemerintahan. Mereka mendesak agar Kepala Desa segera mengambil langkah yang terukur serta terhadap Sekdes dan seluruh perangkat desa dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yg baik.
“Kami minta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan turun tangan. Pemerintahan Desa Paisumbaos sudah tidak berjalan baik. Kepala Desa harus tegas menertibkan bawahannya,” tegas warga lainnya.
Warga mendesak dengan penuh agar DPMD bahkan bupati dan wakil bupati Halmahera selatan mengevaluasi pemerintah desa paisumbaos agar lebih memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik dan menjungjung tinggi etika birokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan Kepala Desa & Sekdes Paisumbaos serta BPD masih dalam upaya konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta keluhan masyarakat diatas.
Redaksi: Trustactual.com
Tinggalkan Balasan