JAKARTA, Trustactual.com — Massa yang tergabung dalam Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Rabu (18/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) formasi Maluku Utara yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan jamaah.
BIM Malut menilai proses seleksi pembimbing haji belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil peserta. Mereka menduga terdapat kejanggalan dalam mekanisme penilaian sehingga berpotensi meloloskan calon pembimbing yang tidak memiliki kesiapan teknis, pengalaman lapangan, serta kemampuan pendampingan yang memadai.
Sebanyak 785 jamaah haji asal Maluku Utara dijadwalkan berangkat pada musim haji 2026. Mayoritas jamaah disebut berasal dari kalangan lanjut usia dan wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses informasi dan layanan, sehingga membutuhkan pendampingan intensif dan profesional.
Menurut perwakilan massa aksi, kualitas pembimbing haji berpengaruh langsung terhadap ketertiban pelaksanaan ibadah, pendampingan manasik, komunikasi di lapangan, hingga perlindungan jamaah selama berada di Tanah Suci. Mereka menilai persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Dalam orasinya, BIM Malut mendesak dilakukannya uji ulang (re-test) secara terbuka terhadap hasil seleksi pembimbing haji untuk formasi Maluku Utara. Selain itu, mereka meminta agar proses seleksi ulang atau uji kompetensi tambahan dilakukan oleh tim independen yang bebas dari konflik kepentingan guna menjamin objektivitas dan transparansi.
BIM Malut berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi memastikan proses penyelenggaraan haji berjalan profesional, adil, serta mengutamakan keselamatan jamaah, khususnya bagi daerah berciri kepulauan seperti Maluku Utara.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, sementara pihak kementerian belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Sumber : BIM Malut
Redaksi : Raf Trustactual.com
Tinggalkan Balasan