TERNATE, Trustactual.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah menggelar agenda dialog pada 1 Juni 2026 di Kota Ternate dengan mengangkat tema besar “Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Tengah Tekanan Global: Strategi Hilirisasi, Digitalisasi, dan Ketahanan Pangan Menuju Negara Maju” serta “Politik Nasional di Era Multipolar: Kepemimpinan, Stabilitas Demokrasi, dan Posisi Indonesia dalam Percaturan Dunia.”
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah BADKO HMI Maluku Utara, Buhdi N. Abubakar, menyoroti sejumlah isu strategis nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, otonomi daerah, hingga posisi Indonesia dalam dinamika geopolitik global.
Menurut Buhdi, terdapat paradoks dalam praktik kebijakan ekonomi nasional. Di satu sisi, orientasi ideologis negara berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan ekonomi kerakyatan, namun di sisi lain praktik pengelolaan ekonomi masih cenderung mengikuti logika kapitalisme pasar. Ia menilai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi implementasinya berpotensi lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang telah memiliki modal ekonomi dan kapasitas organisasi yang kuat.
“Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori State Capitalism, di mana negara tetap aktif dalam perekonomian, tetapi distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan akibat ketimpangan akses terhadap modal, informasi, dan sumber daya manusia,” ujar Buhdi.
Dalam pembahasan mengenai ketahanan pangan, peserta dialog menegaskan bahwa kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar rakyat merupakan fondasi utama konsep Welfare State. Oleh karena itu, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, melainkan juga dari akses masyarakat terhadap pangan yang murah, sehat, dan berkelanjutan.
Buhdi menekankan bahwa pembangunan sektor pangan harus disertai penguatan kapasitas masyarakat lokal agar program pemerintah tidak sekadar menjadi instrumen distribusi anggaran, tetapi mampu menciptakan kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
Selain itu, forum dialog juga menyoroti pentingnya pembangunan berbasis agraria dan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai memerlukan paradigma pembangunan yang lebih memperhatikan sektor kelautan. Selama ini, desain otonomi daerah dianggap masih berorientasi pada pembangunan daratan, sementara banyak daerah kepulauan menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor perikanan, pelayaran, perdagangan laut, dan jasa kemaritiman.
Dalam perspektif desentralisasi fiskal, Buhdi menilai daerah akan lebih efektif mengelola sumber dayanya apabila memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Karena itu, BADKO HMI Maluku Utara mendorong penguatan konsep otonomi kemaritiman agar manfaat ekonomi dari aktivitas pelabuhan, perikanan, dan perdagangan laut dapat lebih banyak dirasakan masyarakat daerah.
Hasil diskusi juga melahirkan gagasan mengenai perlunya distribusi manfaat ekonomi maritim yang lebih adil. Pendapatan dari aktivitas pelabuhan dan sektor kemaritiman dinilai perlu didistribusikan secara lebih proporsional kepada daerah penghasil agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.
Pada subtema politik nasional, Buhdi menekankan pentingnya karakter kepemimpinan nasional yang dekat dengan rakyat. Menurutnya, pemimpin harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kondisi riil di daerah sekaligus memperkuat integrasi nasional. Ia juga menilai kesederhanaan gaya hidup pemimpin merupakan simbol kedekatan dan kesamaan nasib dengan rakyat yang dipimpinnya.
Dalam kesempatan yang sama, Buhdi menyoroti pentingnya pemahaman antropologi politik dalam penyusunan kebijakan nasional. Mengingat Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan struktur sosial yang kompleks, kebijakan publik harus mempertimbangkan karakter sosial masyarakat agar dapat diterima dan berjalan efektif.
Dialog tersebut juga menyoroti masih lemahnya sistem pertahanan dan pengawasan wilayah laut di kawasan Timur Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan pencurian sumber daya kelautan serta kebocoran nilai ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurut Buhdi, penguatan pertahanan maritim di Indonesia Timur merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi kelautan. Dalam konteks dunia yang semakin multipolar, penguasaan sumber daya laut, jalur perdagangan internasional, dan keamanan maritim akan menjadi faktor penting dalam menentukan posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Sebagai rekomendasi kelembagaan, BADKO HMI Maluku Utara mengusulkan pembentukan Komite Otonomi Daerah yang bertugas mengevaluasi efektivitas pelaksanaan desentralisasi, hubungan fiskal pusat dan daerah, serta distribusi manfaat pembangunan. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengawasan dan perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan kawasan Timur Indonesia.
Secara umum, dialog yang digelar BADKO HMI Maluku Utara menghasilkan benang merah berupa dorongan untuk memperkuat orientasi negara kesejahteraan melalui kedaulatan pangan, otonomi kemaritiman, pemerataan pembangunan daerah, dan kepemimpinan nasional yang dekat dengan rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim strategis di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin multipolar.
Redaksi: Iswan Trustactual.com
Tinggalkan Balasan