TRUSTACTUAL.COM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Halmahera Selatan menyoroti progres dua proyek infrastruktur strategis, yakni Jalan Lingkar Bacan Barat dan Pelabuhan Rakyat (Pelabuhan Semut) di Desa Tuwokona.
GPM menyatakan hingga kini masih menunggu langkah Bupati Halmahera Selatan dalam mendesposisi usulan kontrak pekerjaan lanjutan yang diajukan oleh Dinas PUPR, guna memastikan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Bacan Barat yang dinilai penting bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Sebelumnya, GPM telah menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan PUPR Halsel karena masih terdapat sejumlah titik jalan yang belum tersambung. Aksi tersebut ditindaklanjuti dengan hearing bersama Dinas PUPR pada Selasa siang di ruang rapat PUPR.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas PUPR Halsel, Idham Pora, menjelaskan bahwa kendala utama pembangunan berada pada persoalan lahan, akibat adanya klaim kepemilikan dari warga yang meminta penyelesaian pembayaran terlebih dahulu. Selain itu, terdapat kendala teknis seperti pembangunan jembatan dengan bentang di atas lima meter yang harus dianggarkan secara terpisah.
Ia juga menyebut bahwa pembangunan tetap dilanjutkan pada titik yang tidak bermasalah, sementara beberapa ruas lain untuk sementara dilewati. Di sisi lain, PUPR mengakui sebagian infrastruktur pendukung masih bersifat sementara.
Selain jalan, GPM juga menyoroti pembangunan Pelabuhan Semut yang dinilai belum rampung, meskipun sebelumnya disebut akan diresmikan pada bulan Maret.
Menanggapi hal itu, Idham Pora menjelaskan bahwa progres pembangunan pelabuhan telah mencapai sekitar 92 persen, namun masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak pelaksana sekitar Rp4 miliar lebih akibat penyesuaian realisasi anggaran dengan progres pekerjaan, hal tersebut terjadi akibat dari efisiensi yang terjadi di yahun 2025.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Rustam Side, selaku Sekretaris BARAH yang juga ikut dalam hearing tersebut yang mempertanyakan kesesuaian antara progres fisik dengan informasi penganggaran yang disebut telah selesai 100 persen berdasarkan keterangan yang diterima dari teman-teman di DPRD.
“Mana mungkin ada hutang, Atau Tunggak pembayaran dari pemda ke Pihak Pelaksana, Padahal yang kami ketahui informasi dari teman-teman DPRD halsel bahwa Untuk Anggaran proyek tersebut telah digelontorkan sesuai target yaitu 100 dan soap anggaran itu sudah klier (Selesai “.
GPM Halsel menegaskan akan terus mengawal kedua proyek tersebut dan berencana menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat apabila belum ada kejelasan sikap pemerintah daerah.
“Kami akan mengawal hingga tuntas progres pembangunan Jalan Lingkar Bacan Barat dan Pelabuhan Semut,” tegas perwakilan GPM.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut. Publik kini menanti keterbukaan pemerintah daerah dalam menanggapi persoalan pembangunan yang dinilai tidak sesuai.
Tinggalkan Balasan