HALSEL, TrustActual.com – Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal hak-hak masyarakat terkait sengketa lahan yang sempat menjadi perhatian publik di Halmahera Selatan. Pada Senin dini hari (24/11), BARAH mendampingi Keluarga Hasan dalam proses mediasi bersama Harita Group yang digelar di Kantor Desa Kawasi (Ecovillage), dan turut dihadiri Pemerintah Desa serta jajaran Koramil Pulau Obi.
Sengketa ini mencuat akibat proyek pembangunan bendungan oleh Harita Group yang berjalan sejak awal 2024. Aktivitas penimbunan yang dilakukan dalam proyek tersebut diduga memberi dampak serius terhadap lahan perkebunan milik keluarga Hamid Hasan.
Dari total luas lahan lebih dari 5 hektare, kini hanya tersisa sekitar 3 hektare akibat abrasi dan perubahan arah aliran sungai. Jalur air yang sebelumnya melewati area lain dilaporkan beralih langsung ke kawasan perkebunan keluarga Hasan setelah tertutupnya saluran air yang terganggu oleh aktivitas proyek.
Menindaklanjuti laporan tersebut BARAH melakukan komunikasi & langsung di respon oleh pihak Harita Group dengan mengambil langkah responsif dengan melakukan peninjauan langsung di lokasi. Mediasi kemudian dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk BARAH yang bertindak sebagai pendamping keluarga. Dalam pertemuan itu dilakukan pengukuran ulang lahan sebagai tahap awal penyelesaian. Hasil pengukuran tersebut akan menjadi dasar proses lanjutan menuju penetapan kompensasi dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua Barisan Rakyat Halmahera Selatan, Adi Hi Adam, mengapresiasi langkah cepat yang ditempuh pihak perusahaan Harita Group
“Kami memberikan apresiasi atas gerak cepat pihak Harita yang menanggapi persoalan ini dengan baik. Pendekatan konstruktif seperti ini sangat penting untuk menjaga hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.
BARAH berharap proses penyelesaian yang telah dimulai dapat berjalan tuntas sehingga memberikan kepastian bagi keluarga Hasan. Selain itu, langkah ini diharapkan menjadi contoh penyelesaian sengketa yang transparan, adil, dan mengedepankan dialog antara masyarakat dan perusahaan di Pulau Obi.
Redaksi: Trustactual.com
Tinggalkan Balasan