HALSEL, TrustActual.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Botang Lomang (HIPMABOL) kembali menegaskan eksistensinya sebagai elemen kontrol sosial di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Selain menyoroti minimnya dukungan sejumlah kepala desa terhadap kegiatan mahasiswa, organisasi ini juga menyatakan komitmennya untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Pembina HIPMABOL, Muklas Adam, S.Pi, kepada media ini, Kamis (08/01/2026).
Muklas menjelaskan, HIPMABOL selama ini berperan sebagai mata dan telinga aspirasi masyarakat Botang Lomang. Setiap kebijakan pemerintah desa maupun daerah yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat akan berada dalam pengawasan dan pengawalan organisasi tersebut.
“HIPMABOL sering berada di tengah masyarakat dan menjadi wadah aspirasi mereka. Setiap kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat akan kami kawal sampai tuntas,” tegas Muklas.
Ia menambahkan, peran pengawalan tersebut telah dibuktikan sebelumnya, salah satunya dalam persoalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Botang Lomang yang sempat mengalami stagnasi selama bertahun-tahun.
Pembangunan PLTD Botang Lomang diketahui telah dirintis sejak tahun 2017, namun tidak berjalan hingga tahun 2023 baru dilakukan pengadaan mesin. Menurut Muklas, keberlanjutan proyek tersebut tidak terlepas dari kontrol, tekanan, serta konsistensi perjuangan HIPMABOL dalam mengawal kepentingan masyarakat.
“PLTD itu mandek bertahun-tahun. Baru bisa berjalan kembali setelah ada tekanan dan kontrol dari HIPMABOL. Itu bukti bahwa mahasiswa punya peran strategis dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Memasuki periode kepengurusan tahun 2026, HIPMABOL menegaskan arah baru organisasinya sebagai lembaga pengontrol sosial yang lebih sistematis. Organisasi ini menyatakan akan mengawal setiap kebijakan kepala desa, camat, dan seluruh perangkat pemerintahan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan publik, bahkan hingga pada persoalan-persoalan strategis tingkat daerah.
“HIPMABOL hari ini tidak lagi sekadar bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia pelajar dan mahasiswa, tetapi telah menjadi kontrol publik terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat, khususnya dalam penggunaan uang negara, baik dana desa maupun anggaran daerah,” pungkas Muklas.
HIPMABOL berharap ke depan terbangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Botang Lomang secara menyeluruh.
Muklas menegaskan, sesuai kondisi & Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa di Halmahera Selatan semakin rawan. Bahkan, Halsel termasuk daerah dengan dugaan penyalahgunaan terbanyak. Karena itu HIPMABOL menetapkan arah juang baru dengan fokus pengawasan dan pengawalan penggunaan Dana Desa,” tegas Muklas.
Sumber : Muklas Adam
Redaksi : Raf – TrustActual.com
Tinggalkan Balasan