TRUSTACTUAL.COM – Penanganan persoalan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) di Desa Kawasi, kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Hingga saat ini, perkembangan penanganan kasus tersebut dinilai belum terlihat secara terbuka, sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) mempertanyakan mengapa persoalan yang disorot masyarakat tersebut terkesan berjalan lambat, sementara dalam sejumlah kasus lain yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa maupun persoalan disiplin pemerintahan, respons pemerintah daerah terlihat lebih cepat.
Ketua Umum BARAH, Ady Hi Adam, menyampaikan bahwa publik membutuhkan kejelasan mengenai langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai laporan atau sorotan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
“Pertanyaannya sederhana, ada apa di balik mandeknya penanganan persoalan DBH Desa Kawasi? Dalam beberapa kasus lain yang berkaitan dengan dana desa atau disiplin pemerintahan desa, respons pemerintah bisa cepat. Tetapi untuk kasus ini publik belum melihat langkah yang jelas,” ujar Ady kepada TrustActual.com, Senin.(09/03)
Menurutnya, pertanyaan tersebut bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pemerintah daerah menunjukkan transparansi dan konsistensi dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa.
BARAH menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan administratif untuk melakukan evaluasi, klarifikasi, maupun pembinaan apabila terdapat sorotan publik atau laporan masyarakat yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa.
“Kalau ada laporan masyarakat atau sorotan publik, semestinya ada klarifikasi atau evaluasi terbuka. Hal itu penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” kata Ady.
BARAH berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut agar publik memperoleh gambaran yang jelas.
Sebagai bentuk partisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, BARAH juga berencana menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan guna meminta kejelasan terkait langkah yang akan diambil.
Hingga berita ini diterbitkan, TrustActual.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait sorotan tersebut. Apabila terdapat tanggapan resmi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Penulis : Raf Redaksi TrustActual.com
Sumber: BARAH Halsel
Tinggalkan Balasan