TRUSTACTUAL.COM – Proyek strategis Jalan Lingkar Bacan Barat akhirnya mendapat perhatian serius setelah desakan publik melalui aksi demonstrasi damai yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis (DPC GPM) Halmahera Selatan.
Fakta ini memunculkan pertanyaan publik: apakah proyek tersebut sebelumnya berjalan tanpa pengawasan optimal hingga harus “dipaksa” bergerak melalui tekanan aksi?
Ketua DPC GPM Halmahera Selatan, Bung Harmain Rusli, SH, menegaskan bahwa keterlibatan pihaknya bukan tanpa alasan. Ia menyebut, aksi yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih.
“Sebagai organisasi yang berlandaskan pemikiran Bung Karno, kami berkewajiban mengawal kebijakan publik. Aksi kami bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi menyampaikan temuan di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Respons cepat kemudian ditunjukkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Halmahera Selatan yang langsung menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui disposisi internal hingga ke tingkat kepala daerah.
Langkah konkret terlihat saat tim PUPR turun langsung ke lokasi pada Minggu (19/4/2026), melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah titik yang sebelumnya dilaporkan bermasalah.
“Kehadiran mereka di lapangan adalah bukti bahwa aksi kami tidak sia-sia. Ini menunjukkan bahwa suara masyarakat bisa mendorong percepatan respons pemerintah,” tegas Harmain.
Namun demikian, kondisi ini sekaligus menjadi sorotan: mengapa identifikasi kendala baru dilakukan setelah adanya tekanan publik?
Proyek Jalan Lingkar Bacan Barat sendiri merupakan bagian dari program prioritas Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, khususnya pada pembangunan ruas geometrik Kaputusan–Indari yang memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Selain membuka akses antar Kecamatan Bacan dan Bacan Barat, proyek ini juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan, Idham A. Pora, mengakui adanya sejumlah titik kendala di lapangan yang kini tengah ditangani.
“Kami sudah mengidentifikasi beberapa titik bermasalah dan akan segera melakukan penanganan teknis agar tidak menghambat progres pekerjaan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap pembangunan daerah.
“Kami terbuka terhadap masukan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar pembangunan berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Di sisi lain, GPM menegaskan bahwa pengawalan tidak akan berhenti pada tahap ini. Mereka berkomitmen terus memantau jalannya proyek hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal sampai proyek ini benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Harmain.
Situasi ini memperlihatkan satu realitas penting: keterlibatan publik masih menjadi faktor kunci dalam memastikan proyek pembangunan berjalan sesuai rencana, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak boleh menunggu tekanan dari luar.
Redaksi : Raf Trustactual.com
Sumber : GPM Halsel
Tinggalkan Balasan